Priyatna Abdurrasyid: Wakil Jaksa Agung Yang Bersih Yang Tersisih

: Sabtu, 02 November 2013

Keteguhan menegakkan supremasi hukum akhirnya menemui tembok besar. Tahun 1971, tanpa kompromi dia memotori pengusutan kasus korupsi di Pertamina, “tambang uang” kroni penguasa. 

Dialah pula yang pernah menjebloskan sejumlah menteri rezim Orde Lama ke balik terali besi. Ketika itu bertugas sebagai jaksa di Bandung, Priyatna masuk dalam tim pemberantasan korupsi dibawah Koordinasi Mayor Jenderal Roesli. Bersama timnya, dia menangkap para menteri yang diduga melakukan korupsi dan dikumpulkan di Hotel Telaga Sari – Bandung, diantaranya Mr. Ishak Tjokroadisurjo dan Dr. Ong Eng Djie.

Ketika hal itu dilaporkan kepada Bung Karno, ia tampak kecewa. Sebab, banyak menteri yang ditangkap berasal dari Partai Nasional Indonesia atau partai kecil lainnya. Menteri dari lawan politik Partai Nasional Indonesia, yakni Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia, tidak ada yang ditangkap. Bung Karno sempat bertanya: mana menteri dari Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia?

Kemudian keluar perintah atasan agar Priyatna menangkap Mohammad Natsir dan Sumitro Djojohadikusumo---keduanya pentolan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Ketika Priyatna menanyakan apa kesalahan mereka, jawaban sang atasan: tangkap saja, titik. Priyatna pun berangkat ke Jakarta, tetapi bukan untuk menangkap melainkan justru menyuruh Soemitro kabur keluar negeri. Baginya, kata “tangkap saja, titik!” adalah bentuk keanehan dalam penegakan supremasi hukum.

Keteguhan menegakkan supremasi hukum akhirnya menemui tembok besar. Tahun 1971, tanpa kompromi dia memotori pengusutan kasus korupsi di Pertamina, “tambang uang” kroni penguasa. Tak tanggung-tanggung, Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo berada dalam sasaran bidiknya. Celakanya, Presiden Soeharto memberikan instruksi untuk menghentikan penyidikan dan penyelidikan kasus tersebut. Priyatna berani dengan tegas menolak instruksi Soeharto. Tetapi karena merasa terus diintimidasi, akhirnya Priyatna melepaskan jabatannya sebagai Wakil Jaksa Agung demi sebuah kehormatan.

Apakah itu berarti Priyatna putus asa dan menyerah? Tidak! Priyatna sadar dan mampu mengukur kekuatannya. Ia tidak ingin hanya menjadi pelengkap, semangat pengabdian dan jiwa kepolorannya tidak menemukan tempat di dalam sistem yang korup. Ia tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya dengan jabatan tinggi tanpa makna dan tanpa kehormatan. Ia akhirnya lebih memilih berada di luar system pemerintahan untuk memaksimalkan potensi dan kemampuan agar lebih bermanfaat bagi bangsanya.

Lahir di Bandung, 5 Desember 1929, Priyatna awalnya merintis karir sebagai Tentara Angkatan Darat pada tahun 1945. Ketika sedang cuti di tahun 1949, sahabatnya, Mochtar Kusumaatmadja, mengajaknya kembali ke bangku sekolah. Dia belajar keras, meskipun bukan siswa SMA, tetapi bisa lulus ujian dan mendapat ijasah SMA. Bersama Mochtar, Priyatna kemudian masuk Fakultas Hukum UI dan berhasil meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1955 yang kemudian mengantarkannya berkarir sebagai jaksa.

Sempat memperdalam ilmu dibidang kemiliteran di George Washington University, Washington DC, USA (1957), Priyatna kemudian tertarik memperdalam ilmu dibidang hukum luar angkasa. Meskipun sempat dicibir atasannya karena bidang hukum luar angkasa tidak prospektif, Priyatna bersikeras dan kemudian kuliah di Institute of Air and Space Law, McGill University, Montreal, Canada dan lulus tahun 1959.

Berkat penguasaan ilmu hukum luar angkasa, pada 1973 Priyatna ditetapkan menjadi Direktur International Institute of Space Law (IISL) dan menjadi orang Asia pertama yang menduduki jabatan tersebut.

Gebrakan pertama yang dilakukan Priyatna adalah mengatur orbit geostasioner. Ini adalah orbit yang berada tepat di sepanjang garis khatulistiwa. Orbit ini berguna untuk menempatkan satelit. Bila orbit tersebut tidak pernah diatur, maka di sana berlaku hukum rimba: first come, first served, siapa datang duluan, memiliki hak atasnya. Ini tentu hanya menguntungkan negara-negara maju yang unggul dari sisi teknologi, dengan menempatkan satelit semaunya, baik yang komersial maupun militer.

Priyatna lantas mengajukan usul ke International Astronautical Federation, yang membawahkan IISL, dan International Academy of Astronautics. Usul itu mendapat tentangan keras dari beberapa wakil negara maju. Di dalam negeri saya lemparkan juga masalah ini. Indonesia sangat berkepentingan karena merupakan negara yang memiliki orbit geostasioner yang paling panjang.

Priyatna tak surut langkah, terus memperjuangkan hak ini di berbagai forum. Sebut saja dari Uncopous (United Nation Committee on The Peaceful Uses of Outer Space), ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), sampai ICAO (International Civil Aviation Organization). Dia  juga pernah menjadi pemimpin delegasi Indonesia ke Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Penggunaan Angkasa Luar untuk Tujuan Damai (Uncopous).

Presiden Soeharto rupanya mengikuti sepak terjangnya dalam perundingan-perundingan internasional soal hukum luar angkasa. Pak Harto mungkin senang karena Priyatna tak pernah neko-neko, meskipun beberapa kali menolak berbagai posisi yang ditawarkan. Di dunia hukum luar angkasa dan berada di luar pemerintahan, Priyatna lebih menemukan kebahagiaan dan kehormatan.

Kini, di usianya yang senja, Priyatna tak berhenti mengabdikan diri. Dia tercatat sebagai Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Konsultan Hukum MENKO POLKAM, Tenaga Ahli di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penasehat PANKORWILNAS - Departemen HANKAM, Staf Ahli LAPAN, Staf Ahli DEPANRI dan lain-lain.

Share
Hits: 2534

Universitas Indonesia  ll  Direktorat Hubungan Alumni UI 

 ILUNI FE   ll   ILUNI FH  ll  ILUNI FK  ll  ILUNI FT  ll  ILUNI FKG  ll  ILUNI Fasilkom  ll   ILUNI FIB  ll  ILUNI FIK  ll  ILUNI FISIP  ll  ILUNI FKM  ll  ILUNI FMIPA  ll  ILUNI FPSI  ll  ILUNI PASCA  ll   ILUNI VOKASI 

Copyright © 2013 - Ikatan Alumni Universitas Indonesia  - All rights reserved

Share