Indonesia sebagai Negara maritim: Cita-Cita atau Hanya Angan-Angan?

: Sabtu, 06 September 2014

 

“Saya sudah berjuang sejak tahun 1970. Namun, tetap saja masih berlangsung praktek ini. Pembiaran ini mengakibatkan orang tidak ingin berinvestasi di laut,” tutur Dr. Chandra Motik Yusuf.


Janji kampanye Presiden – Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo – Jusuf Kalla, yang bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia mencuatkan harapan bagi pembangunan industri maritim nasional.

 

Realitasnya, setelah 69 tahun merdeka, pengembangan industri maritim dan tata kelola kelautan masih jauh dari yang seharusnya. Lautan nusantara yang merupakan 2/3 dari luas wilayah nasional dengan kekayaan yang berlimpah belum dapat, atau bahkan tidak dapat, dikelola secara sungguh-sungguh untuk memberikan manfaat dan kemakmuran bagi rakyat.

Minimnya Payung Hukum

Minimnya peraturan perundang-undangan menjadi refleksinya lemahnya perhatian pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap peran dan fungsi strategis industri maritim nasional. Padahal untuk pengembangan industri maritim secara komprehensif dibutuhkan perangkat hukum yang mengatur tentang lautan nasional secara menyeluruh, sistematis dan komprehensif, sebagai acuan bagi pemerintah dan swasta didalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing.

Sebagaimana yang ditegaskan pakar hukum maritim Dr. Chandra Motik Yusuf, sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak punya aturan tentang kelautan. Ia merasa Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran belumlah cukup untuk mengatur kepentingan dunia maritim di Indonesia. Seharusnya ada payung hukum yang mewadahi semuanya. Karena itu, bersama rekan-rekannya, Chandra Motik fokus memperjuangkan rancangan undang-undang hukum maritim.

“Saya sayangkan kenapa pemerintah tidak segera mengesahkan draft yang sudah diajukan saya dan rekan-rekan,” tutur wanita yang kerap disebut Srikandi Maritim ini kepada Jurnal Maritim.

Menurut Chandra Motik, Undang-undang Kelautan yang menempati posisi paling atas terbagi menjadi dua yaitu bersifat publik dan perdata. UU Kelautan yang bersifat publik lebih dikenal sebagai hukum laut yang membahas masalah negara, seperti masalah batas negara, teritorial, dan sebagainya.

Sementara hukum laut yang bersifat perdata terdiri dari hukum laut perdata ALKI dan hukum laut campuran yaitu hukum laut perdata namun masih terdapat hukum laut publiknya seperti masalah navigasi, safety, keamanan, mining, dan hukum data bersifat ekonomi, pelabuhan, dan pollution.

Dari kedua hukum laut tersebut, yang benar-benar terdapat di kitab Undang-Undang Hukum Dagang maritim dan lebih dikenal oleh orang banyak yaitu bagian dari hukum laut campuran, hukum laut maritim yang bersifat publik dan hukum maritim bersifat perdata. Peristiwa yang bersangkutan dengan hukum perdata diantaranya kasus pencemaran, tabrakan kapal, angkutan barang dan angkutan penumpang.

Mengingat pentingnya perangkat hukum untuk mengatur tata kelola industri maritim nasional secara menyeluruh dan komprehensif tersebut, Chandra Motik mendesak agar pemerintahan baru mendatang dan dewan legislatif dapat segera menerbitkan UU Hukum Maritim dan UU Kelautan. Hal itu akan menjadi tolok ukur sebarapa besar komitmen dan konsistensi pemerintah dan DPR RI terhadap pembangunan industri maritim nasional.

Sea and Coast Guard Harus Segera Dibentuk

Penegakan hukum di laut juga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian dan kejelasan bagi para pelaku usaha, khususnya industri pelayaran nasional.

Sebagaimana diunngkapkan Dr. Chandra Motik Yusuf, ada 13 lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas pengamanan dan keselamatan di laut, sehingga seringkali tumpang tindih dan bahkan menjadi alat “pemerasan.”

“Saya mengharapkan pemerintah segera membentuk badan penjaga laut dan pantai (Sea and Coast Guard) supaya terfokus ke dalam satu lembaga khusus, tidak di atur oleh 13 instansi lainnya seperti sekarang,” tutur Ketua Umum ILUNI UI ini.

Ia menambahkan Sea and Coast Guard sangat dibutuhkan guna menyatukan koordinasi antar instansi penegak hukum di laut serta memberikan kepastian penegakan hukum dan penanganannya di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai contoh, Chandra Motik mengaku dirinya pernah menerima keluhan dari perusahaan pelayaran yang berlayar dari Palembang ke Jakarta. Mereka mengaku diberhentikan sebanyak 12 kali oleh aparat yang berbeda dan diharuskan membayar uang karena tidak bisa memberikan dokumen asli.

Menurut Pakar Hukum Maritim ini, berbeda dengan di darat, kesalahan pengguna motor yang melakukan pelanggaran diberikan surat tilang dan diproses di pengadilan. Sementara di laut sering terjadi tindak pemerasan. Kasus seperti ini sudah kerap terjadi dan seakan dibiarkan oleh pemerintah sehingga dianggap sudah biasa.

“Saya sudah berjuang sejak tahun 1970. Namun, tetap saja masih berlangsung praktek ini. Pembiaran ini mengakibatkan orang tidak ingin berinvestasi di laut,”tuturnya.

Kendati demikian, ia yakin Indonesia masih memiliki cara untuk mengubah sistem pengamanan laut dengan menjadikan sea and coast guard sebagai instansi yang mandiri. Tentu dengan memiliki satu komando dan anggaran sendiri. Sayangnya, hal tersebut belum juga dilaksanakan oleh pemerintah.

Chandra Motik menyebutkan bahwa di negara lain permasalahan hukum di laut bisa ditangani dengan cepat. Bahkan kasus yang terjadi dapat diselesaikan pada saat itu juga tidak perlu dibawa dan ditangani di darat karena instansi yang terkait dengan masalah tersebut ada dan siap siaga di atas kapal.


Lindungi Masyarakat Pesisir & Pelayaran Rakyat

Dr. Chandra Motik menegaskan bahwa masyarakat pesisir, nelayan dan pelayaran rakyat adalah pejuang-pejuang maritim yang sesungguhnya. Mereka selama berabad-abad secara turun-temurun menjaga laut, hidup bersahabat dengan laut. Sayangnya, karena lemahnya aturan tentang kelautan dan dampak dari industrialisasi, masyarakat pesisir dan nelayan justru termarjinalkan. Padahal begitu banyak kandungan sumber daya alam Indonesia, temasuk ikan, tetapi nelayan tetap saja miskin.

Oleh karena itu, ia mendesak kepada pemerintah untuk memprioritaskan program pembangunan masyarakat pesisir, mulai dari pendidikan anak-anak nelayan, pelatihan-pelatihan, insentif modal, dan lain-lain.

Ia juga menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah pada masyarakat pesisir. Dalam penelitian mengenai pelayaran rakyat, permasalahan yang sering timbul adalah muatan yang tidak boleh melebihi kapasitas. Akibatnya, kapal yang melebihi muatan akan ditangkap.

“Padahal, sebenarnya kapal itu alat angkut jadi tidak ada urusannya dengan muatan, misalnya muatan illegal, maka muatannya saja yang dikeluarkan tapi kapalnya dilepaskan,” keluhnya.

Dahulu, menurut Chandra Motik, pelayaran rakyat terbilang banyak membantu masyarakat, khususnya untuk mengantar ke pelabuhan-pelabuhan karena kapal besar niaga tidak dapat masuk. Kondisi yang ada saat ini sangat berbeda. Peran pelayaran rakyat semakin surut dan memprihatinkan seiring dengan perkembangan teknologi kapal yang mengarah kepada kapal yang lebih cepat dan lebih besar yang pada
gilirannya lebih ekonomis.

Sementara pelayaran rakyat hanya sesuai untuk angkutan dengan permintaan yang kecil, menghubungkan pulau-pulau yang jumlah penduduknya masih rendah, atau pun pada angkutan pedalaman guna memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah aliran sungai-sungai.

“Pelayaran rakyat sebenarnya masih sangat dibutuhkan. Sudah semestinya pemerintah bekerjasama dengan Departemen Perhubungan untuk melindungi dan merevitalisasi pelayaran rakyat,” katanya.

 

Cita-Cita atau Angan-Angan

Mengingat fungsi dan peran strategis lautan nusantara, baik dalam bidang pertahanan kedaulatan negara dan bidang ekonomi sosial, Chandra Motik berharap seluruh elemen bangsa memiliki cita-cita dan semangat yang besar untuk bersama-sama membangun industri maritim nasional.

Rencana pemerintah baru yang akan berusaha menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia harus mendapat dukungan politik dari DPR RI, diantaranya agar dengan segera menerbitkan UU Hukum Maritim dan UU Kelautan untuk memberi kepastian hukum baik bagi pemerintah, swasta dan segenap pemangku kepentingan dibidang industri maritim.

Dengan tekad kuat dan semangat besar dari seluruh elemen bangsa, bukan hal mustahil bila Indonesia dapat kembali mengulang kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit sebagai negara maritim yang disegani dunia. Demikian pula sebaliknya, cita-cita besar itu bisa jadi hanya menjadi angan-angan bila pemerintah, DPR RI dan para pemangku kepentingan tidak bersatu padu dan bahu-membahu.

Share
Hits: 2166

Universitas Indonesia  ll  Direktorat Hubungan Alumni UI 

 ILUNI FE   ll   ILUNI FH  ll  ILUNI FK  ll  ILUNI FT  ll  ILUNI FKG  ll  ILUNI Fasilkom  ll   ILUNI FIB  ll  ILUNI FIK  ll  ILUNI FISIP  ll  ILUNI FKM  ll  ILUNI FMIPA  ll  ILUNI FPSI  ll  ILUNI PASCA  ll   ILUNI VOKASI 

Copyright © 2013 - Ikatan Alumni Universitas Indonesia  - All rights reserved

Share