ILUNI Sambangi Komnas HAM Terkait Kasus Bioremediasi Chevron

: Selasa, 18 Juni 2013

ILUNI Online – Jakarta.  Tim ILUNI UI terkait Kasus Bioremediasi Chevron menyambangi Kantor Komnas HAM untuk meminta keterangan mengenai langkah-langkah Komnas HAM menindaklanjuti temuan-temuan adanya pelanggaran HAM terhadap kasus bioremediasi Chevron.

 

Dalam kesempatan itu, Tim ILUNI UI yang didampingi beberapa pengurus dari Ikatan Alumni ITS, ITB, UP Veteran dan Usakti, diterima Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Dalam keterangannya, Natalius Pigai menjelaskan pada awal menangani kasus ini, ia tidak membayangkan bahwa respon publik ternyata luar biasa. Ini sebenarnya kasus biasa diantara sekitar 6000 kasus yang ditangani Komnas HAM per tahunnya. Tetapi, kasus biasa ini kemudian menjadi perhatian masyarakat luas, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga masyarakat internasional. Selain menerima surat dari PBB dan Kedutaan Amerika Serikat terkait kasus tersebut.

Sebagaimana diketahui, kasus Bioremediasi Chevron bermula dari penyelidikan Kejaksaan Agung yang menduga telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan proyek Bioremediasi di Chevron. Berbagai kejanggalan muncul dalam penanganan perkara ini. Diantaranya, saksi-saksi yang kemudian dijadikan tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung adalah karyawan di level manajer yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, salah satunya adalah Endah Rumbiyati, dan tidak ada satupun pejabat diatasnya yang dijadikan tersangka.

Pigai juga mengungkapkan bahwa Komnas HAM memproses laporan kasus Bioremediasi ini selama sekitar 4 bulan, memanggil dan meminta keterangan dari berbagai pihak---mulai dari pelapor sendiri, pihak Chevron, Kementerian Lingkungan Hidup, BPK dan pihak-pihak lain terkait.

Ada satu peristiwa menarik dalam proses tersebut, yaitu ketika Komnas HAM memanggil Edison Effendi yang dijadikan saksi ahli oleh pihak kejaksaan karena banyak keterangan saksi yang diperiksa Komnas HAM memojokkan Edison Effendi memiliki konflik kepentingan karena sebelumnya kalah tender di proyek yang sama. Setelah beberapa kali panggilan tidak dipenuhi, datang seseorang yang mengakui pengacara Edison untuk memberi keterangan. Setelah ditanya surat kuasa, ia tidak bisa menunjukkan dan akhirnya ditolak Komnas HAM. Sekitar seminggu kemudian, pengacara tersebut datang dengan membawa surat kuasa dan menyatakan bahwa kliennya hanya mau memberikan  keterangan di Komnas HAM sebagai SAKSI AHLI, bukan sebagai saksi. Dan akhirnya Komnas HAM menolak permintaan pihak Edison Effendi sebagai saksi ahli. Dan Komnas HAM menegaskan bahwa keterangan-keterangan yang diperoleh Komnas HAM terkait Edison Effendi dapat dianggap sebagai fakta karena ia tidak mau memberikan klarifikasi.

Setelah mengumumkan temuan-temuan pelanggaran HAM kasus Bioremediasi Chevron, Komnas HAM telah mengirimkan hasil temuannya kepada Presiden RI, Kementerian ESDM, Kementerian LH, Komisi III DPR, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Kejaksaan Agung, dan pihak-pihak lain terkait.

Dan menurut Pigai, sambutannya positif. Dia mengungkapkan Presiden SBY memperhatikan temuan Komnas HAM dan bahkan di Komisi III DPR muncul inisiatif untuk melakukan gelar perkara.

“Dari Kejaksaan Agung, kami belum menerima tanggapan. Kami masih menunggu, ketentuannya setelah 14 hari hasil temuan itu kami kirim,” tutur Natalius Pigai.

Terkait proses persidangan kasus Chevron masih berlanjut dan sudah ada beberapa orang yang divonis, Pigai menekankan Komnas HAM tak dapat mengintervensi peradilan. Jika ditemukan terdapat kelalaian yang dilakukan majelis hakim dalam menyidangkan kasus tersebut, Pigai mengatakan hal itu menjadi kewenangan Komisi Yudisial.

Rudy Johannes selaku koordinator Tim ILUNI UI, selain mengungkapkan terima kasih atas kerja keras Komnas HAM terkait kasus Bioremediasi Chevron, ia menegaskan bahwa ILUNI UI bersama ikatan alumni perguruan tinggi lain akan terus mengawal penyelesaian kasus tersebut.

“Rekomendasi Komnas HAM sebagai lembaga tinggi negara yang dibentuk oleh Undang-Undang dan dipandang kredibel oleh dunia internasional seharusnya diindahkan oleh petinggi-petinggi negeri ini,” tutur Rudy. “Dan bila pada akhirnya, para petinggi negeri ini tidak mengindahkan rekomendasi Komnas HAM, tidak menutup kemungkinan kami akan membawa kasus ini ke forum internasional.”

Share
Hits: 1999

Universitas Indonesia  ll  Direktorat Hubungan Alumni UI 

 ILUNI FE   ll   ILUNI FH  ll  ILUNI FK  ll  ILUNI FT  ll  ILUNI FKG  ll  ILUNI Fasilkom  ll   ILUNI FIB  ll  ILUNI FIK  ll  ILUNI FISIP  ll  ILUNI FKM  ll  ILUNI FMIPA  ll  ILUNI FPSI  ll  ILUNI PASCA  ll   ILUNI VOKASI 

Copyright © 2013 - Ikatan Alumni Universitas Indonesia  - All rights reserved

Share