ILUNI UI Konsisten Mengawal Kasus Bioremediasi Chevron

: Jum'at, 07 Juni 2013
Rudy D Johannes, Koordinator Tim ILUNI UI untuk Kasus Bioremediasi

Kasus tipikor Beioremediasi Chevron yang melibatkan alumnus FTUI, Endah Rumbiyanti, terus bergulir menjadi bola liar. Kredibilitas penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait kasus korupsi, benar-benar dipertaruhkan.

 

ILUNI UI tetap menjunjung tinggi komitmennya untuk mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tanah air tercinta. Namun, dukungan itu bukan berarti mendukung membabi buta kepada aparat penegak hukum. Apabila ada indikasi kesalahan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sendiri, ILUNI UI memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan koreksi. Demikian pula dengan apa yang terjadi dengan kasus Endah Rumbiyanti yang akrab disapa Rumbi.

Pertemuan Raboan di base camp ILUNI UI Jl. Yusuf Adiwinata 33 - Menteng

Hari Rabu, 1 Mei 2013, Rumbi bersama pengurus ILUNI FTUI datang mengadukan kasusnya ke Pengurus Pusat ILUNI UI. Dalam pertemuan tersebut, Rumbi dicecar berbagai pertanyaan terkait kasusnya baik dari Ketua Umum ILUNI UI maupun peserta rapat lainnya.

Dari pertemuan tersebut kemudian disimpulkan bahwa ada indikasi kesalahan dalam penanganan kasus yang melibatkan Rumbi. Pertama, ketika kasus tersebut terjadi, Rumbi tengah menempuh pendidikan di Amerika Serikat dan tidak bersentuhan secara langsung dengan proyek bioremediasi yang diperkarakan. Ketika baru pulang dari AS dan dianggap mengetahui tentang bioremediasi, Rumbi ditugaskan PT Chevron untuk memberi keterangan di Kejaksaan. Anehnya, setelah memberi keterangan, ia langsung dijadikan tersangka. Kedua, Rumbi tidak memiliki level posisi/jabatan yang berhak membuat keputusan. Ketiga, Rumbi mengaku tidak ada keuntungan finansial apapun yang ia peroleh dari proyek tersebut.

Dengan indikasi awal tersebut, ILUNI UI Pusat kemudian membentuk Tim Pencari Fakta dan menunjuk Rudy Johannes sebagai koordinator. Ketua Umum ILUNI UI menegaskan agar keterlibatan ILUNI UI dalam kasus tersebut tidak diekspos dulu sebelum Tim Pencari Fakta menemukan bukti-bukti kuat dan dapat dipercaya serta tidak melakukan upaya-upaya perlawanan secara frontal terhadap proses pengadilan yang tengah berjalan.

Rencana aksi yang disepakati dalam pertemuan tersebut adalah bertemu dengan Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial dan Komnas HAM untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan kasus Rumbi.

Pertemuan Ikatan Alumni Antar Universitas

Dr. Chandra Motik bersama beberapa pengurus ILUNI UI menghadiri pertemuan dengan pengurus alumni ITB dan IPB di sebuah kafe di Jakarta untuk membahas kasus bioremediasi. Tak disangka, pertemuan tersebut ternyata diliput oleh banyak media massa dan wajah Ketua Umum ILUNI UI pun terpampang di acara berita MetroTV.

Endah Rumbiyanti (baju hitam) diantara Montery Darwin (kiri) dan Harman Setiawan (kanan)Endah Rumbiyanti (baju hitam) diantara Montery Darwin (kiri) dan Harman Setiawan (kanan)Terekposnya dukungan ILUNI UI pun menjadi heboh dan terjadi pro-kontra di kalangan ILUNI UI. Pengurus banyak dihujani pertanyaan dari para anggota: mengapa ILUNI UI terlibat terlalu dalam untuk kasus orang per orang?

Pada pertemuan Raboan, 15/5/2013, Ketua Umum ILUNI UI kembali mengingatkan para pengurus tidak memberikan keterangan pers selain Rudy Johannes yang telah ditunjuk sebagai koordinator.

“Kita sudah memulai melangkah untuk kasus ini, kita harus tuntaskan apapun hasilnya,” Dr Chandra Motik Yusuf menegaskan. “Siapapun yang diperlakukan secara sewenang-wenang, ILUNI UI pasti akan turun tangan. Apalagi ini alumni UI.”

Tim tetap bergerak sesuai rencana. Rudy Johannes bertugas melakukan audiensi dengan Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial, sedangkan Rumbi didampingi pengurus ILUNI FTUI menghadap Komnas HAM untuk mengadukan kasusnya.


Angin Segar Dari Komnas HAM

Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Tanggal 21 Mei 2013, Komnas HAM merilis termuannya terkait kasus bioremediasi bahwa Komnas HAM menemukan empat aspek HAM yang dilanggar dari 11 variabel pelanggaran. Pertama, terlanggarnya hak untuk mendapat kepastian hukum yang sama. Kedua, hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang. Ketiga, hak mendapat proses hukum yang adil dan keempat hak tidak dipidana karena perjanjian perdata.

"Maka kami berkesimpulan secara keseluruhan, proyek bioremediasi yang ditangani kejaksaan telah terjadi pelanggaran HAM sesuai UU Nonor 39 tahun 1999," tegas Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigay.

Atas rilis Komnas HAM tersebut, ILUNI UI bergerak cepat mendesak pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti temuan Komas HAM. Secara resmi ILUNI UI mengirim surat ke Komisi III DPR RI untuk audiensi.

Tanggal 4 Juni 2013, ILUNI UI didampingi 5 ikatan alumni PTN/PTS (ITB, IPB, ITS, UPN Veteran dan Universitas Trisakti) diterima komisi III DPR RI--- dimana hampir seluruh pimpinan Komisi III DPR RI hadir dalam pertemuan tersebut.

Tim ILUNI UI memimpin dengar pendapat di Komisi III DPR RITim ILUNI UI memimpin dengar pendapat di Komisi III DPR RI“Rekan kami Endah Rumbiyanti (alumni Fakultas Teknik UI) baru saja pulang dari tugas belajar di Amerika. Karena mengerti tentang bioremediasi, Rumbi ditugaskan memberi penjelasan kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejakgung). Setelah memberikan penjelasan, kok langsung dijadikan tersangka?,” ujar Rudy di hadapan anggota Komisi III DPR.

Ia menambahkan, Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) juga telah mengeluarkan rekomendasi, yang menegaskan adanya pelanggaran HAM dalam penanganan kasus bioremediasi oleh Kejakgung dan Pengadilan Tipikor Jakarta. “Kami memohon Komisi III DPR bisa menindaklanjuti dan mendalami hasil temuan Komnas HAM tersebut,” pinta Rudy seraya menyerahkan salinan hasil pemantauan Komnas HAM atas penanganan kasus bioremediasi ke Komisi III DPR.

ILUNI UI Siap Perang Melawan Ketidakadilan

Dalam pertemuan Raboan di Jl Yusuf Adiwinata 33 - Menteng, 6/6/2013, Dr. Chandra Motik Yusuf kembali menegaskan ILUNI UI akan terus melakukan upaya-upaya untuk melakukan koreksi secara benar dan bermartabat terkait kasus bioremediasi Chevron. Tidak lagi hanya sekedar Rumbi yang alumnus UI, tetapi kasus ini harus dapat menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia dalam penegakan hukum secara terhormat dan berkeadilan.

“Komnas HAM adalah lembaga terhormat yang kredibilitasnya diakui masyarakat internasional,” ungkap Ketua Umum ILUNI UI. “Karena itu, Komnas HAM harus melakukan apapun yang bisa dilakukan untuk mempertanggungjawabkan temuan-temuan yang ia rilis ke publik. Ini tidak main-main.”

Rudy Johannes menambahkan bahwa ILUNI UI tidak akan masuk ke materi perkara, karena itu domainnya pengadilan.

“Kita akan terus bergerak untuk mendesak semua pihak untuk menyelesaikan kasus ini dengan terhormat,” tegas Rudy Johannes yang juga menjabat Ketua ILUNI UI. “Misalnya kemarin, beberapa anggota Komisi III DPR RI mewacanakan untuk melakukan gelar perkara. Bila itu terjadi, gelar perkara kasus bioremediasi di DPR merupakan yang kedua setelah kasus Century. Nah, kita akan terus mendesak pihak-pihak terkait untuk benar-benar melaksanakan komitmennya.”

Share
Hits: 2445

Universitas Indonesia  ll  Direktorat Hubungan Alumni UI 

 ILUNI FE   ll   ILUNI FH  ll  ILUNI FK  ll  ILUNI FT  ll  ILUNI FKG  ll  ILUNI Fasilkom  ll   ILUNI FIB  ll  ILUNI FIK  ll  ILUNI FISIP  ll  ILUNI FKM  ll  ILUNI FMIPA  ll  ILUNI FPSI  ll  ILUNI PASCA  ll   ILUNI VOKASI 

Copyright © 2013 - Ikatan Alumni Universitas Indonesia  - All rights reserved

Share